Municipal Water Pricing

Di Amerika Serikat, terlebih Texas dan California, masyarakat perkotaan mengalami permasalahan mengenai kelangkaan air. Pemakaian air sangat besar sedangkan pengembangan suplai air masih belum memadai. Saat kemarau tentunya pemerintah kota harus melakukan pembatasan agar konsumsi air masih tetap terjaga, termasuk menggunakan instrumen pasar yang biasa dilakukan para ekonom, yakni pengaturan harga air (municipal water pricing).

Kelangkaan menunjukkan nilai suatu barang. Saat air langka, maka persepsi value air di mata masyarkat akan meningkat. Ketika kemarau dan harga air naik, maka orang dengan willingness to pay (WTP) besar akan mengonsumsi untuk hal-hal yang lebih berguna dan orang dengan WTP kecil akan mengurangi penggunaan air. Hal ini merupakan implikasi dari benefit heterogeneity. Semakin besar perbedaan di antara konsumen air, semakin bervariasi WTP mereka, maka semakin besar pula manfaat yang didapat dari alokasi air karena pengaturan harga.

Dari penelitian terhadap perilaku masyarakat di California, instrumen pengaturan harga terbukti lebih efektif dibanding kebijakan command and control alternatives  seperti penetapan standar tekonologi pembatasan penggunaan air ataupun program edukasi (Ohane & Olmstead, 2007). Salah satu kasus menunjukkan bahwa penetapan standar teknologi untuk shower memang bisa mengurangi debit air yang keluar. Namun boleh jadi rumah tangga malah menggunakannya lebih lama. Selain itu, dengan municipal water pricing, pemerintah juga lebih mudah dalam menjalankan dan melakukan pengontrolan. Misal, pengecekan meteran air lebih mudah ketimbang menunggu laporan penduduk apabila ada kasus pelanggaran pelarangan penggunaan air untuk landmark secara berlebih.

Dalam penerapan kebijakan pengaturan harga, pemerintah juga harus mempertimbangkan elastisitas permintaan agar insentif harga tersebut bisa mendorong upaya konservasi air. Bisa dibayangkan bila itu terlalu inelastis, missal 0,3, diperlukan kenaikan harga sekitar 67% untuk mereduksi penggunaan air sekitar 30%. Tentunya hal tersebut sangat memberatkan konsumen.

Di lain hal, sebenarnya kebijakan pengaturan harga ini tidak terlalu ramah terhadap masyarakat miskin. Tentunya mereka yang berpendapatan rendah lebih banyak mereduksi konsumsi air ketimbang orang kaya yang punya WTP besar dan secara relatif memiliki kemampuan untuk membayar yang lebih besar. Kebijakan ini menimbulkaan ketidakadilan pada kasus ketimpangan kesejahteraan.

Menanggulangi permasalahan tersebut, kebijakan pengaturan harga harus diimbangi dengan income transfer yang bijak untuk kalangan bawah. Harga yang lebih tinggi akan menghasilkan keuntungan atas kegunaannya – yang juga harus dikembalikan pada konsumen dalam berbagai bentuk. Misal, pemerintah bisa memberikan potongan tagihan bagi masyarakat miskin.

 

Works Cited

Ohane, N., & Olmstead, S. (2007). Markets and The Environment. Washington: Island Press.