Tongkat Estafet Pembangunan Ekonomi Indonesia

Senin 20 Oktober 2014 menjadi hari dilantiknya presiden ke-7 Indonesia yang dipilih rakyat secara langsung. Tongkat estafet kepemimpinan negara berpindah dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kepada Joko ‘Jokowi’ Widodo. Disaat itu pula tugas, tanggung jawab, dan amanah besar untuk membangun perekonomian bangsa dilimpahkan kepada sosok yang menjadi harapan baru Indonesia kini. Lantas apakah Jokowi mampu menjawab harapan tersebut?

Menilik kepemimpinan SBY sepuluh tahun terakhir dari sisi ekonomi, terdapat beberapa hal yang perlu diapresiasi. SBY berhasil menjaga pertumbuhan ekonomi stabil dengan kisaran 4%-6,5% setiap tahunnya. Bahkan di saat krisis finansial pada 2008, di mana AS dan Negara-negara Eropa terpuruk dengan pertumbuhan negatif, Indonesia mampuh tumbuh 4,6%. Sektor riil Indonesia digadang-gadang berperan secara fundamental menjalankan roda perekonomian dan mempertahankan diri dari krisis.

Selain itu pengangguaran juga menurun secara drastis. Data Badan Pusat Statistik mencatat bahwa tingakt pengangguran terbukka turun dari 9,86% (2004) menjadi 5,92% (2013). Ini berarti penyerapan tenaga kerja berjalan cukup optimal. Selanjutnya Jokowi harus mampu membawa kuantitas tersebut kearah kualitas untuk meningkatkan produktifitas perekonomian.

SBY juga mampu menurunkan tingkat kemiskinan secara tajam dari 16,66% pada 2004 hingga 11,37% pada 2013. Namun masih menjadi catatan bahwa penduduk yang telah melewati garis kemiskinan (konsumsi dua dolar per hari) masih rentan untuk jatuh miskin lagi. Merupakan hal yang esensial untuk memperhatikan jaminan sosial agar mereka aman dari risiko finansial, kesehatan, maupun ketenagakerjaan.

Dibalik positifnya beberapa indokator makro ekonomi di atas, SBY sebenarnya meninggalkan masalah yang cukup besar. Ketimpangan di Indonesia semakin memburuk; orang kaya semakin kaya, orang miskin tidak mampu mengejar ketertinggalan. Koefisien gini semakin melebar dari 0,363 Di tahun 2005 hingga 0,413 Di tahun 2013. Angka ini merupakan kondisi terburuk sejak 50 tahun silam. Hal ini menandakan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi tidak mengarah pada kesejahteraan rakyat secara menyeluruh, sehingga hanya dinikmati segelintir orang.

Stabilitas pertumbuhan ekonomi, reduksi pengangguran, dan pemeberantasan kemiskinan merupakan prestasi SBY yang harus terus dijaga dan diingkatkan. Namun mendorong pemerataan kesejahteraan menjadi hal yang tidak dapat ditawarlagi. Jokowi harus bisa membawa perekonomian Indoensia lebih baik, terlebih dalam memanfaatkan masa bonus demografi dan persaingan bebas layaknya ASEAN Economic Community.

Bukan lagi Surakarta, bukan lagi Jakarta, kini Jokowi dimandatkan untuk membawa sebuah negara. Apa yang ditinggalkan SBY tidak sebatas jabatan untuk menduduki kursi nomor satu di Indonesia, tapi ada ada amanah yang besar untuk bisa membangun perekonomian bangsa. Joko Widodo membawa tampuk kepemimpinan yang akan menentukan bagaimana Indonesia berjaya.